29.1 C
Jakarta
Minggu, November 28, 2021

Syariat Islam dalam Negara Demokrasi

Oleh: Muhammad Makmun Rasyid
Deputy of Social and Politic CICSR

Setiap kali ada tenunan sosial yang robek, negara dan warga Indonesia memerlukan Pancasila sebagai perekatnya. Pancasilalah titik temu semua problematika Indonesia. Ia mempersatukan yang telah tercerai berai dan robek. Sedangkan dalam sejarah keindonesiaan, belum ditemukan bukti akademik atau hujjah logis tentang Khilafah sebagai titik temu dari semua agama, suku, budaya, ras dan kelompok.

Justru ia menjadi polemik kebangsaan dan kenegaraan kita bersama. Tapi ia bukan berarti tidak berpotensi untuk mengambil alih eksistensi demokrasi dan menggantikan landasan Negara Indonesia dengan landasan Islam. Walaupun, kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang, jargon Khilafah berubah baju, seperti perpindahan istilah Wahabi ke ragam wujud dan bentuk, khususnya di Indonesia.

Sekalipun keberadaannya kontroversial, tapi ia mengalami kenaikan, walau tidak signifikan setiap tahunnya. Saya ambil contohnya dari beberapa survei yang ada. Pada tahun 2007, Universitas Meryland membuat survei di beberapa tempat, meliputi Indonesia yang melibatkan 1.411 responden (di samping Pakistan, Mesir dan Maroko). Masyarakat Indonesia yang setuju yang setuju berhaluan ideologi Islam sebanyak 16 persen (Agree Strongly).

Jika lebih spesifik lagi, pada tahun 2018, survei Alvara Research yang dimotori Hasanuddin Ali viral dengan temuannya yang menemukan 17,8 persen mahasiswa dan 18,4 persen pelajar yang setuju khilafah sebagai bentuk negara ideal di sebuah negara. Survei Alvara ini fokus kepada 4.200 anak-anak milenial, baik mahasiswa maupun pelajar SMA di Indonesia. Sedangkan di tahun 2019, Indonesia Millenial Report 2019 (IDN Research Institute) bahwa Indonesia akan ideal negaranya manakala menerapkan Khilafah dengan presentase 19,5 persen. Di tahun 2020 ini, saya belum mendapatkan survei terbaru dari lembaga manapun.

Dalam kondisi demikian, ada ketikaberesan warga Muslim dalam menjawab tiga persoalan penting terkait eksistensi syariat. Konsepsi berpikirnya, masih ditataran bahwa “syariah bisa menyelesaikan ragam persoalan” dan ini cukup membius kalangan awam dan orang-orang yang berilmu pengetahuan umum tapi tidak mendalam tentang kajian-kajian agama yang dianutnya. Sebagaimana temuan Alvara di kalangan profesional, yang setuju ideologi Islam sebagai ideologi Indonesia sebanyak 15,5 persen. Ini bukan barang sedikit yang perlu kita abaikan, melainkan harus ada keseriusan dari instansi-instansi terkait tentang membumikan Pancasila secara elegan, sesuai dengan karakter masing-masing generasi dan level-level yang ada.

Suasana demikian membentuk sebuah persoalan posisi syariat dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bernegara, peluang dan tantangan bagi syariat di Negara Demokrasi akan sulit ditemukan jawaban logis dari penggagum atau orang-orang yang ingin menerapkan Islam sebagai ideologi negara. Di satu sisi, jargon dan teriakan “deradikalisasi” (walaupun banyak perdebatan akademik terkait istilah ini), yang disuarakan pemerintah, khususnya dalam kerja 100 hari ini, belum tampak keseriusannya dan program kongkritnya, khususnya di kalangan milenial.

Potensi dukungan terhadap bentuk negara ideal berupa khilafah dan sejenisnya kedepannya akan meningkat bukan menurun, manakala tidak diatasi secara serius dan konsisten. Faktor penting asumsi itu didukung oleh keadaan ekonomi Indonesia yang belum stabil (walaupun saya bukan pakarnya; Anda bisa mencarinya sendiri).

Dalam kultur keberagamaan, sebagaimana buku yang pernah disunting oleh Jamhari & Jajang Jahroni (Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2004) bahwa “kecenderungan orang kembali ke agama meningkat ketika dalam keadaan krisis,” lebih-lebih jika dia hidup di perkotaan, yang berpotensi digarap oleh kaum fundamentalisme dengan mengatasnamakan Islam. Mengapa? di saat keputusasaan muncul, mereka akan secara otomatis menganggap bahwa agama adalah penyelemat yang tertinggi.

Syariat Islam dalam Negara Demokrasi

Islam oleh kutub kanan selalu ditampilkan dengan wajah eksklusif dan seakan-akan Islam tanpa kompromitas bisa berselancar di segala zaman dan situasi. Anggapan ini berangkat dari sebuah paradigma klasik, di mana Islam agama yang komprehensif. Padahal yang komprehensif itu tata nilainya bukan segala sesuatunya. Sebab inilah, slogan “Islam terhalangi oleh penganutnya” menjadi tepat, karena keberadaan Islam yang ditampilkan dalam kondisi terkungkung, yang tidak bisa menerima perubahan zaman.

Sedangkan Islam oleh kutub kiri, selalu ditampilkan secara serampangan atau segala sesuatunya bisa dicarikan dalil dan hujjahnya. Akhirnya yang tercipta adalah dalil menyesuaikan keadaan, seperti zaman klasik yang dimainkan oleh partai-partai dalam melegitimasi partainya dengan dalil-dalil normatif berupa ayat Qur’an. Kedua kutup ini, tidak dikehendaki oleh Pancasila sebagai landasan negara yang titik temu agama-agama. Pancasila menghendaki posisi washatiyyah atau yang disebut beragama di jalan tengah, tidak ke kiri dan tidak ke kanan.

Keberadaan Pancasila, seharusnya sudah memperjelas umat Islam dalam mengambil sikap keberagamaanya. Umat Islam tidak perlu terkekang dengan Pancasila dan roda pemerintahan. Selagi pada prinsipnya, di mana civil society menjadi wadah untuk memperkuat negara dengan seperangkat nilai dan normanya, dan pemerintah tidak acuh tak acuh terhadap keberadaan civil society.

Keduanya saling melengkapi bukan saling “berperang” atau saling menjatuhkan. Selama pula, civil society tidak menjadi batu karang yang memperhambat roda pemerintah atau menjadi masalah tersendiri oleh negara. Misalnya, mengusung ideologi dan sistem di luar konsensus yang ada.

Ibnu Qoyyim dalam kitabnya I’lam al-Muwaqi’in memberitakan bahwa “sejatinya syariat, landasan dan pilarnya adalah hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Ia adil semuanya, membawa rahmat semuanya, membawa maslahat semuanya dan mengandung hikmah semuanya.” Pandangan ini mampu menghantarkan kita pada posisi bahwa syariat dalam konteks Fikih itu bersifat progresif, yang bisa menyatu dengan zaman dan kompatibel di segala ruang. Di sini, Qur’an memberikan hujjahnya, “yastami’una al-Qaula fa yattabi’una ahsanah”. Studi banding atau komparatif, kemudian mengambil yang terbaik adalah sebuah kepastian.

Dalam konteks bernegara, syariat yang sakral harus membumi dan mewujud dengan sifatnya yang universal. Universalime itu mewujud dalam bentuk ijma’, sebagaimana yang diutarakan Al-Ghazali dalam “Al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul” (1988), di mana konsensus umat Muhammad yang bukan mujtahid sekalipun bisa dijadikan landasan, selama dia tidak menyalahi aturan dan prinsip agama. Disini Al-Ghazali keluar dari penafsiran elitis dan membawanya kepada penafsiran yang bersifat humanis; menghargai segala apa-apa yang keluar dari diri seseorang.

Penafsiran humanis ini akan membawa seorang penganut agama, saat membumikan nilai-nilai agama dengan cara-cara inklusif. Dalam Islam, cukup sederhana untuk membuktikan bahwa pemerintahan itu tidak menafikan eksistensi sebuah agama, sebagaimana yang pernah diulas oleh Wahbah Zuhaili dalam “Atsar al-Harb fi al-Fiqh Islam”. Pertama, tokoh mazhab Syafi’i, Al-Rafi’i membuat parameter, apakah sebuah negara itu “Darul Islam” atau “Darul Harb” dengan melihat pemimpinnya Muslim atau tidak.

Jika Muslim, maka negara itu dikategorikan sebagai negara “Darul Islam”. Kedua, Al-Ghazali yang mewakili pakar esoterik menyebutkan bahwa sekalipun kekuasaan bersifat sakral (Lihat “al-Tibr al-Masbuk”), namun peran pemimpin agama dengan penguasa berbeda, tapi mereka saling melengkapi, yang kemudian menuju pada keadilan dan mensejahterakan rakyatnya.

Argumentasi Al-Ghazali di atas diperkuat dengan sejarah orang Majusi yang pernah menguasai dunia selama 4.000 tahun, walaupun saat itu khilafah belum menjadi pertimbangan siapapun. Kelanggengan penguasa kala itu karena memperlakukan rakyatnya secara adil. Al-Ghazali pun memberitakan bahwa agar Nabi Daud tidak boleh memaki pemimpin non-Muslim atau non-Arab selama pemerintahannya mampu memakmurkan dunia dan telah memberikan pemukiman yang aman kepada siapapun.

Selama hal-hal di atas terwujud, maka penganut agama Islam tidak perlu gusar. Walaupun selama ini, yang teriak-teriak harus mengganti landasan negara adalah minoritas yang merasa mewakili mayoritas. Dan orang-orang awam terhipnotis dengan teriakan-teriakan tidak berfaidah tersebut. Padahal, menurut paradigma di atas, selama syariat Islam dalam tubuh Negara Demokrasi itu menampilkan wajahnya yang pluralis, fleksibel dan toleran, yang itu menjadi bagian inti dari keberagamaan umat Islam.

Penulis sering mengatakan bahwa Indonesia ini sudah negara Islam. Jika khilafah, ia telah mewujud menjadi sistem yang demokratis, pluralis dan inklusif. Tentunya ini berbeda dengan paradigma khilafah yang diwacanakan HTI dengan suasana eksklusif dan kaku. Di mana memang, khilafah yang ditampilkan selalu bersifat teokratif, yang sangat tidak cocok untuk kultur Indonesia.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

22,294FansSuka
3,032PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles